News Line

Sampaikan Pidato Politik di Apel Siaga Perubahan, Anies Ajak Berdoa Bersama

Jakarta- Bakal Capres Koalisi Pergantian Anies Baswedan mengantarkan pidato...

Ganjar Pranowo Bertemu Airlangga, Sebut Jajaki Komunikasi Politik

I understand how that could positively effect your body,...

Celebrity Make-up Artist Gary Meyers Shows you His Beauty Tricks

I understand how that could positively effect your body,...

Analisis Mendalam: Kontroversi Ramai-ramai Kecam MK yang Membantu Gibran Jadi Cawapres

Jakarta, 17 Oktober 2023

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan syarat pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dengan pengalaman kepemimpinan sebagai kepala daerah telah menimbulkan kontroversi yang hebat.

Beberapa pihak telah mengeluarkan kritik tajam terhadap keputusan MK, dengan sejumlah pendapat yang menganggap keputusan tersebut sebagai karpet merah bagi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang disebut-sebut sebagai calon wakil presiden potensial dalam Pilpres 2024.

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyindir MK dengan menyebutnya “Mahkamah Keluarga,” mengklaim bahwa MK tampaknya hanya berfungsi untuk memfasilitasi pencalonan anak Presiden Jokowi.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, Chiko Hakim, berpendapat bahwa keputusan MK telah melampaui kewenangannya dengan menambahkan aturan baru dalam undang-undang pemilu, bukannya hanya menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi.

Lebih dari 200 orang dari berbagai latar belakang profesi menandatangani Maklumat Keprihatinan setelah keputusan MK diumumkan. Amnesty International Indonesia mengungkapkan keprihatinan mereka atas perkembangan tersebut, merasa bahwa reformasi dan demokrasi di Indonesia telah mundur dan kedaulatan rakyat tampaknya terpinggirkan.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan mengkritik putusan MK yang mereka anggap terkait dengan dinasti politik dan meminta masyarakat untuk bergabung dalam aksi demonstrasi pada 20 Oktober sebagai tanda penolakan terhadap keputusan MK.

Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa ia tidak dapat mengomentari keputusan MK, menegaskan bahwa itu adalah kewenangan MK sebagai lembaga yudikatif.

Kontroversi yang melibatkan keputusan MK ini terus memuncak di tengah masyarakat dan telah menjadi subjek perdebatan yang mendalam dalam politik Indonesia.

Latest

Prabowo Subianto Ungkap Ketidakpuasan Terkait Perdagangan dengan Jepang

Surabaya, 25 Nov 2023, 08:10 WIB Calon Presiden nomor urut...

Hakim Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta

Jakarta, 24 November 2023 - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)...

Ketua MKMK Jimly: Pencopotan Anwar Usman Peristiwa Besar, Keberatan Wajar

Jakarta, 23 November 2023 - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah...

Menteri Luar Negeri RI Protes Agresi Israel di Palestina Saat Bertemu Menlu Rusia

Wednesday, November 22, 2023, 14:13 WIB Jakarta -- Menteri Luar...

Newsletter

spot_img

Don't miss

Prabowo Subianto Ungkap Ketidakpuasan Terkait Perdagangan dengan Jepang

Surabaya, 25 Nov 2023, 08:10 WIB Calon Presiden nomor urut...

Hakim Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta

Jakarta, 24 November 2023 - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)...

Ketua MKMK Jimly: Pencopotan Anwar Usman Peristiwa Besar, Keberatan Wajar

Jakarta, 23 November 2023 - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah...

Menteri Luar Negeri RI Protes Agresi Israel di Palestina Saat Bertemu Menlu Rusia

Wednesday, November 22, 2023, 14:13 WIB Jakarta -- Menteri Luar...

KPU: Ijazah Gibran dan Paslon Lainnya Memenuhi Syarat, Nomor Urut Sudah Diundi

Selasa, 21 Nov 2023, 19:53 WIB Jakarta -- Setelah polemik...
spot_imgspot_img

Prabowo Subianto Ungkap Ketidakpuasan Terkait Perdagangan dengan Jepang

Surabaya, 25 Nov 2023, 08:10 WIB Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyatakan rasa resahnya terkait ketidakseimbangan dalam perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Prabowo...

Hakim Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta

Jakarta, 24 November 2023 - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan terhadap Ketua MK Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta...

Ketua MKMK Jimly: Pencopotan Anwar Usman Peristiwa Besar, Keberatan Wajar

Jakarta, 23 November 2023 - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, merespons keberatan mantan Ketua MK, Anwar Usman, terkait pengangkatan hakim konstitusi...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here