News Line

Sampaikan Pidato Politik di Apel Siaga Perubahan, Anies Ajak Berdoa Bersama

Jakarta- Bakal Capres Koalisi Pergantian Anies Baswedan mengantarkan pidato...

Ganjar Pranowo Bertemu Airlangga, Sebut Jajaki Komunikasi Politik

I understand how that could positively effect your body,...

Celebrity Make-up Artist Gary Meyers Shows you His Beauty Tricks

I understand how that could positively effect your body,...

MA Ungkap ‘Dosa’ Bos IndoSurya: Himpun Dana Rp 106 Triliun Layaknya Bank

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menghukum bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya, selama 18 tahun penjara. Adapun orang kepercayaan Henry Surya, June Indira, dihukum 14 tahun penjara. Apa alasan MA?


Berdasarkan putusan MA yang dilansir website-nya, Senin (4/9/2023), secara garis besar MA menyatakan Henry Surya bersalah karena melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Henry Surya bertindak selayaknya bank sehingga bisa menghimpun dana dari masyarakat mencapai Rp 106 triliun. Nah, dari 106 triliun itu, Henru Surya mencuci uang ke 30 perusahaan dan menerima feedback dari 15 perusahaan mencapai Rp 2,5 triliun.

“Berdasarkan fakta, diketahui pula dari penggalangan dana yang telah dikumpulkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta pada tahun 2012 sampai dengan 2020 telah disalurkan ke 30 perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup totalnya sebesar Rp 10.512.237.348.374 dan dari yang yang masuk ke 30 perusahaan tersebut, Terdakwa menerima aliran uang dari 15 perusahaan dengan jumlah total sebesar Rp 2.545.674.067.627,” demikian bunyi pertimbangan kasasi yang diketok oleh ketua majelis Suhadi dengan anggota majelis Suharto dan Jupriyadi.

Berikut ini pertimbangan lengkap MA atas Henry Surya itu:

Dalam rangka memperluas usahanya mencari pendanaan dari masyarakat, pada tahun 2016, Terdakwa menyuruh Saksi Agata untuk mencari informasi tentang syarat-syarat untuk memperluas wilayah anggota Kospin yang semula terbatas warga DKI Jakarta menjadi seluruh Indonesia. Untuk itu, Saksi Agata menemui Saksi Jauhari selaku Divisi Kelembagaan di Kementerian Koperasi, selanjutnya menunjuk Notaris Rizul Sudarmadi, S.H., yang selama ini mempunyai hubungan kerjasama dengan Departemen Koperasi untuk membantu maksud dari Terdakwa memperluas wilayah operasional Kospin Indosurya Inti, yang semula meliputi wilayah DKI Jakarta menjadi wilayah Nasional Indonesia, sehingga akhirnya terjadi perubahan nama dari Kospin Indosurya Inti menjadi Kospin Indosurya Cipta dengan wilayah seluruh Indonesia.

Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, jumlah total dana terhimpun kurang lebih sebesar Rp 106.631.561.109.766,00 (seratus enam triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), dilakukan tanpa seizin otoritas yang berwenang, yaitu Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan ahli auditor (Kristianto Karo-Karo), dari jumlah sertifikat yang diterbitkan Kospin dengan kode ISP dan C/CN dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 senilai Rp 25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah), dan dari jumlah tersebut yang belum dibayarkan (outstanding) yang jatuh tempo tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 adalah Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), tidak termasuk bunga;

Bahwa uang yang keluar dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 telah disalurkan ke 30 perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Group, totalnya sebesar Rp 10.512.237.348.374 dan dari 30 perusahaan tersebut, Terdakwa menerima aliran uang dari 15 perusahaan dengan jumlah total sebesar Rp 2.545.674.067.627.

Bahwa 30 perusahaan yang terafiliasi dengan lndosurya Grup antara lain PT Anugrah Berlian Sukses, PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, PT Berlian Utama Manunggal-Peminjaman Dana, lndobara Anugrah Jaya-Peminjaman Dana, Indosurya Berlian Jaya Sukses-Peminjaman Dana, Indosurya Inti Finance-Peminjaman Dana atau Pembiayaan dan IIF kepada SIC, Indosurya Resources- Peminjaman Dana, Global Index Investindo, tidak masuk list tapi menerima pinjaman dari ISP, PT Cakrawala Sukses Perdana, PT Grha Berlin Jaya Sukses, KSPPS Indosurya Sumber Pradana Cemerlang, PT Sun Maju Pialang Asuransi, PT BPR Indosurya Daya Sukses, KOP Karyawan Indosurya, PT Indosurya Bersinar Sekuritas, PT Indosurya Asset Management, PT Sun Internas dan lain-lain. Pengiriman dana KSP lndo Surya ke dalam rekening perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan KSP merupakan bentuk penempatan dana dalam tindak pidana pencucian uang.

Bahwa dana sebesar Rp 106.631.561.109.766 yang dihimpun dari 23.362 nasabah dalam bentuk simpanan juga dipergunakan untuk dibayarkan kembali kepada orang per orang, yayasan atau perseroan sebagai pemenuhan atas iming-iming atau janji pemberian keuntungan atau bunga dan pelunasan pokok simpanan yang telah jatuh tempo dalam bentuk siasat skema ponzi dan digunakan juga seolah-olah untuk penyaluran kredit, pembelian MTN dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dalam Grup Indosurya dan untuk pembelian aset-aset harta kekayaan lainnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian bagi orang per orang/nasabah dan berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan setidak-tidaknya 6.193 orang per orang/nasabah mengalami kerugian karena kehilangan uangnya dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp16.086.489.251.188

Bahwa Terdakwa oleh judex facti Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan

Bahwa pertimbangan judex facti yang melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, melainkan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta melakukan penghimpunan dana dari para anggotanya sendiri, sehingga tidak perlu meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Judex facti dalam melepaskan Terdakwa juga mempertimbangkan fakta hukum lainnya menyangkut Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst., juncto Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 1493lK/Pdt.Sus/PaiIit/2022 yang menyangkut antara KSP Indosurya dengan Anggota KSP yang juga telah melaporkan adanya perbuatan pidana sebagaimana perkara a quo;

Latest

Prabowo Subianto Ungkap Ketidakpuasan Terkait Perdagangan dengan Jepang

Surabaya, 25 Nov 2023, 08:10 WIB Calon Presiden nomor urut...

Hakim Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta

Jakarta, 24 November 2023 - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)...

Ketua MKMK Jimly: Pencopotan Anwar Usman Peristiwa Besar, Keberatan Wajar

Jakarta, 23 November 2023 - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah...

Menteri Luar Negeri RI Protes Agresi Israel di Palestina Saat Bertemu Menlu Rusia

Wednesday, November 22, 2023, 14:13 WIB Jakarta -- Menteri Luar...

Newsletter

spot_img

Don't miss

Prabowo Subianto Ungkap Ketidakpuasan Terkait Perdagangan dengan Jepang

Surabaya, 25 Nov 2023, 08:10 WIB Calon Presiden nomor urut...

Hakim Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta

Jakarta, 24 November 2023 - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)...

Ketua MKMK Jimly: Pencopotan Anwar Usman Peristiwa Besar, Keberatan Wajar

Jakarta, 23 November 2023 - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah...

Menteri Luar Negeri RI Protes Agresi Israel di Palestina Saat Bertemu Menlu Rusia

Wednesday, November 22, 2023, 14:13 WIB Jakarta -- Menteri Luar...

KPU: Ijazah Gibran dan Paslon Lainnya Memenuhi Syarat, Nomor Urut Sudah Diundi

Selasa, 21 Nov 2023, 19:53 WIB Jakarta -- Setelah polemik...
spot_imgspot_img

Prabowo Subianto Ungkap Ketidakpuasan Terkait Perdagangan dengan Jepang

Surabaya, 25 Nov 2023, 08:10 WIB Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyatakan rasa resahnya terkait ketidakseimbangan dalam perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Prabowo...

Hakim Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta

Jakarta, 24 November 2023 - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan terhadap Ketua MK Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta...

Ketua MKMK Jimly: Pencopotan Anwar Usman Peristiwa Besar, Keberatan Wajar

Jakarta, 23 November 2023 - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, merespons keberatan mantan Ketua MK, Anwar Usman, terkait pengangkatan hakim konstitusi...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here