News Line

Sampaikan Pidato Politik di Apel Siaga Perubahan, Anies Ajak Berdoa Bersama

Jakarta- Bakal Capres Koalisi Pergantian Anies Baswedan mengantarkan pidato...

Ganjar Pranowo Bertemu Airlangga, Sebut Jajaki Komunikasi Politik

I understand how that could positively effect your body,...

Celebrity Make-up Artist Gary Meyers Shows you His Beauty Tricks

I understand how that could positively effect your body,...

Sosok Ong Yenny Anggota DPRD DKI Dibalik Keputusan MK, Kampanye Diperbolehkan di Sekolah dan Kampus

TAMBORA — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan kampanye di sekolah dan kampus telah memunculkan sorotan dalam dunia politik.

Salah satu sosok di balik putusan ini adalah Ong Yenny, anggota DPRD DKI Jakarta, yang mengajukan gugatan yang berujung pada perubahan signifikan dalam peraturan kampanye pemilu.

Ong Yenny, yang tercatat lahir di Jakarta pada 18 Maret 1973, memiliki latar belakang agama Budha.

Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis untuk Kendaraan Bermotor Hingga Kamis

Ia adalah istri dari Tony Tjandra dan dikaruniai dua orang anak, yakni Peter Tjandra dan Deviana Tjandra.

Tinggal di Jl. Pasar Pagi, No. 132, RT 001/002, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat 11230, Ong Yenny memiliki pengalaman organisasi sebagai seorang simpatisan.

Putusan MK

Putusan MK yang berdasarkan Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan diambil pada 15 Agustus 2023, memperbolehkan kampanye di sekolah dan kampus, mengundang perhatian.

Putusan ini merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh Ong Yenny dan Handrey Mantiri terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h.

Pasal tersebut sebelumnya melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Meskipun demikian, penjelasan dalam pasal ini memberikan peluang penggunaan fasilitas tersebut asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan dari pihak penanggung jawab.

Dalam putusannya, MK menjatuhkan larangan total terhadap kampanye di tempat ibadah, sementara tetap memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.

Tak hanya itu, bagian penjelasan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu juga dihapus oleh MK. Pasal ini sendiri mengalami revisi, dan kini berbunyi:

Latest

Prabowo Subianto Ungkap Ketidakpuasan Terkait Perdagangan dengan Jepang

Surabaya, 25 Nov 2023, 08:10 WIB Calon Presiden nomor urut...

Hakim Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta

Jakarta, 24 November 2023 - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)...

Ketua MKMK Jimly: Pencopotan Anwar Usman Peristiwa Besar, Keberatan Wajar

Jakarta, 23 November 2023 - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah...

Menteri Luar Negeri RI Protes Agresi Israel di Palestina Saat Bertemu Menlu Rusia

Wednesday, November 22, 2023, 14:13 WIB Jakarta -- Menteri Luar...

Newsletter

spot_img

Don't miss

Prabowo Subianto Ungkap Ketidakpuasan Terkait Perdagangan dengan Jepang

Surabaya, 25 Nov 2023, 08:10 WIB Calon Presiden nomor urut...

Hakim Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta

Jakarta, 24 November 2023 - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)...

Ketua MKMK Jimly: Pencopotan Anwar Usman Peristiwa Besar, Keberatan Wajar

Jakarta, 23 November 2023 - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah...

Menteri Luar Negeri RI Protes Agresi Israel di Palestina Saat Bertemu Menlu Rusia

Wednesday, November 22, 2023, 14:13 WIB Jakarta -- Menteri Luar...

KPU: Ijazah Gibran dan Paslon Lainnya Memenuhi Syarat, Nomor Urut Sudah Diundi

Selasa, 21 Nov 2023, 19:53 WIB Jakarta -- Setelah polemik...
spot_imgspot_img

Prabowo Subianto Ungkap Ketidakpuasan Terkait Perdagangan dengan Jepang

Surabaya, 25 Nov 2023, 08:10 WIB Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyatakan rasa resahnya terkait ketidakseimbangan dalam perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Prabowo...

Hakim Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta

Jakarta, 24 November 2023 - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan terhadap Ketua MK Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta...

Ketua MKMK Jimly: Pencopotan Anwar Usman Peristiwa Besar, Keberatan Wajar

Jakarta, 23 November 2023 - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, merespons keberatan mantan Ketua MK, Anwar Usman, terkait pengangkatan hakim konstitusi...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here